Penerapan dan Pemanfaatan e-Government Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia

Sebuah ringkasan dari slide power point berjudul sama oleh Cahyana Ahmadjayadi, DirJen. Aplikasi Telematika DEPKOMINFO Bandung. Artikel ini dibuat berdasarkan perintah dosen untuk keperluan tugas semata.

Fakta dan Peristiwa

WSIS (The World Summit on the Information Society)

WSIS adalah pertemuan dua-fase yang di sponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang informasi, komunikasi dan, dalam istilah luas, masyarakat informasi yang terjadi pada tahun 2003 di Geneva dan pada tahun 2005 di Tunis. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menjembatani kesenjangan digital global yang
memisahkan negara-negara kaya dari negara-negara miskin dengan menyebarkan akses ke Internet di negara berkembang. Konferensi ini didirikan 17 Mei sebagai Hari Masyarakat Informasi Dunia.

UNCTAD (United Nation Conference on Trade And Development)

UNCTAD adalah bagian dari Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berurusan dengan perdagangan, investasi, dan isu-isu pembangunan. Tujuan organisasi adalah untuk: "memaksimalkan peluang perdagangan, investasi dan pengembangan negara-negara berkembang dan membantu mereka dalam upaya mereka untuk mengintegrasikan ke dalam ekonomi dunia secara adil. UNCTAD didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1964 dan melapor ke Majelis Umum PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa.Tujuan utama UNCTAD adalah untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan semua aspek pembangunan termasuk perdagangan, bantuan, transportasi, keuangan dan teknologi. Konperensi biasanya bertemu sekali dalam empat tahun; sekretariat permanen di Jenewa.Salah satu pencapaian utama UNCTAD (1964) adalah untuk memahami dan mengimplementasikan Generalized System of Preferences (GSP). Dikatakan di UNCTAD bahwa untuk mempromosikan ekspor barang-barang manufaktur dari negara-negara berkembang, akan diperlukan untuk menawarkan konsesi tarif khusus untuk ekspor tersebut. Dengan menerima argumen ini, negara-negara maju memformulasikan skema GSP di mana ekspor dan impor produsen dari beberapa barang pertanian dari negara-negara berkembang masuk bebas bea atau dengan pengurangan tarif di negara-negara maju. Karena impor barang-barang semacam itu dari negara-negara maju lainnya tunduk pada tarif bea masuk yang normal, impor barang-barang yang sama dari negara-negara berkembang akan menikmati keunggulan kompetitif.

WTO (World Trade Organization)

WTO adalah organisasi antar pemerintah yang mengatur perdagangan internasional. WTO secara resmi dimulai pada 1 Januari 1995 berdasarkan Perjanjian Marrakesh, yang ditandatangani oleh 124 negara pada 15 April 1994, menggantikan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), yang dimulai pada tahun 1948. Ini adalah organisasi ekonomi internasional terbesar di dunia.
 
WTO berkaitan dengan regulasi perdagangan barang, jasa dan kekayaan intelektual antara negara-negara yang berpartisipasi dengan menyediakan kerangka kerja untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan dan proses penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk menegakkan kepatuhan peserta terhadap perjanjian WTO, yang ditandatangani oleh perwakilan dari pemerintah anggota dan diratifikasi oleh parlemen mereka. WTO melarang diskriminasi antara mitra dagang, tetapi memberikan pengecualian untuk perlindungan lingkungan, keamanan nasional, dan tujuan penting lainnya. Sengketa terkait perdagangan diselesaikan oleh hakim independen di WTO melalui proses penyelesaian sengketa.

Visi Teknologi Informasi Presiden RI (Bpk. Susilo Bambang Yudhoyono)

“Masyarakat informasi dan masyarakat berbasis pengetahuan merupakan masyarakat yang menyadari kegunaan dan manfaat informasi …”

“Kita meyakini bahwa teknologi informasi adalah salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini…”

“… Tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa ataupun sektor pembangunan nasional yang tidak memerlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi…”

“… Dalam kerangka masyarakat berbasis pengetahuan inilah, teknologi informasi diharuskan mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat luas …”

“… Kita sungguh berharap, teknologi informasi benar-benar dapat menjadi sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang maju …”

“… Masyarakat yang cerdas, berarti setiap komponen masyarakat akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan gerakan siswa cerdas, gerakan desa maju, gerakan guru cerdas, gerakan pesantren cerdas,  gerakan petani cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan nelayan pintar, dan seterusnya…”

Sekjen PBB berkomentar ketika Membuka Rapat Pleno WSIS II

“WSIS Tunis ini, yang disebut juga Summit Solutions harus dapat menjadi pengantar agar TIK dapat membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat”

“MI merupakan satu masyarakat dimana kemampuan manusia dikembangkan, dibangun dengan cara memberikan kepada mereka akses terhadap TIK”

“Tugas kita adalah : bergerak dari diagnosa menuju ke suatu tindakan nyata”

Informasi untuk Semua: Prinsip-Prinsip Utama

• Peran pemerintah dan semua pemangku kepentingan dalam mempromosikan TIK untuk pembangunan 
• Infrastruktur informasi dan komunikasi: landasan penting bagi masyarakat informasi inklusif 
• Akses ke informasi dan pengetahuan 
• Pengembangan kapasitas 
• Membangun kepercayaan diri dan keamanan dalam penggunaan TIK 
• Lingkungan yang mendukung 
• Aplikasi TIK: manfaat di semua aspek kehidupan 
• Keanekaragaman budaya dan identitas, keragaman linguistik dan konten lokal 
• Media
• Dimensi etis Masyarakat Informasi 
• Kerjasama internasional dan regional

 Komentar dari MENKOMINFO

“Berbagai kebijakan akan kita introduksi agar kompetisi di sektor TIK terjadi”

“Departemen Kominfo akan menjadi departemen yang paling powerful as a leading edge karena bangsa yang maju sangat tergantung pada teknologi maju, ie. Telematika”

“Kita tidak mungkin membangun sendiri. Kita harus ciptakan iklim yang kondusif, regulasi yang mendukung, supaya private sektor dan berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan TIK ikut berpartisipasi”

Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Industri dan Enabler

 Country Development

 Rangking TIK(Teknologi Informasi dan Komunikasi) Indonesia

 INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

TELEDENSITAS

Kota Besar ( 11 – 25 % ).
Pedesaan ( 0.2 % ).
± 43.022 desa tanpa akses telepon (64.4 % dari 66.778 desa).

Penetrasi Infrastruktur :
7.82 juta fixed line (± 3 % dari penduduk).
± 24 juta telepon seluler (11 %).

Target 2005 - 2009

Pelanggan dan Pengguna Internet

Jumlah ISP dan Pelanggan dan Pengguna Internet

Growth Cellular, Fixed and Internet

e-Government

RANCANG BANGUN SISFONAS (KERANGKA KONSEPTUAL)

VISI : Masyarakat Informasi Indonesia 2015 (MII 2015)

• 50 % Penduduk Terhubung Ke ICT
• 100 % Penduduk akses TV dan RADIO
• DESA 
• UNIVERSITAS, AKADEMI, 
• SMU, SMP, SD
• PUSAT ILMU DAN PENELITIAN 
• PERPUSTAKAAN UMUM  
• PUSAT KEBUDAYAAN 
• MUSEUM, ARSIP, POS
• RUMAH SAKIT, 
• PEMERINTAH PUSAT: website dan alamat e-mail
• PEMDA: website dan alamat e-mail;

Semua yangdisebutkan diatas, semua akan terhubung dengan ICT (Infrmation and Communication Technology)

Flagship Program DJ Aptel

isi

PROSES BISNIS DITJEN APTEL

Perancangan Aplikasi   ==>   Pilot Project: Proof of Concept   ==>    Panduan Standar Aplikasi   ==>   Implementasi   ==>   Evaluasi & Improvement   ==>   Replikasi

Mengapa e-Government

Menurut Inpres No 3/2003

Dorongan terhadap diwujudkannya Pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung-jawab, responsif, efektif dan efisien secepat cepatnya

Kemajuan teknologi Komunikasi dan Informasi  dan pemanfaatannya pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di pemerintahan

Ancaman digital divide, terkucil dari kecenderungan global

Peningkatan daya saing

Tujuan Strategis Pengembangan e-Government

Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat (G2C)

Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha (G2B)

Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik, serta Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah (G2G)

Strategi Pengembangan e-Government

Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau masyarakat luas

Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat dan Daerah secara holistik

Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal

Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi

Pengembangan SDM di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat

Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur

Kerangka Arsitektur e-Government

Menuju e-Government

Penyelenggaraan pemerintahan secara MANUAL Berubah Menjadi Penyelenggaraan pemerintahan berbasis ICT

Apa saja yang Berubah?

• Perubahan Budaya Kerja
• Perubahan Proses Kerja (Proses Bisnis)
• SOP dan Kebijakan Politik
• Peraturan dan Perundangan
• Leadership

Pendukung dalam pemanfaatan ICT:

• Penggunaan Internet
• Penggunaan Infrastruktur Telematika
• Penggunaan Sistem Aplikasi
• Standarisasi Metadata
• Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik
• Sistem Dokumentasi Elektronik

Indonesia’s Roadmap to e-Government

Menurut Studi Bank Dunia, Maret 2003
Berikut ada 5 fase berdasarkan waktu dan jangka pengerjaan:

Fase Pertama (Jangka Pendek, 2003):
Tahap Persiapan

• Edukasi
• Membangun kesadaran
• Merasionalisasikan GOL untuk Pemerintahan indonesia
• e-Legislation (Hukum Siber)

Fase Kedua (Jangka Pendek, 2003):
Tahap Presensi

• Penilaian kesiapan / diagnostik 
• Gugus tugas 
• Dukungan pemangku kepentingan (top down) 
• Rencana aksi nasional GOL 
• Pengembangan situs WEB

Fase Ketiga (Jangka menengah, 2004-2005):
Tahap Aksi/ Pelaksanaan

• GOL proyek percontohan dan pilihan penawaran 
• Pengembangan infrastruktur ICT 
• Mendefinisikan standar, proses GOL 
• Perubahan Manajemen 
• e-Leadership 
• Alokasi dan manajemen anggaran GOL

Fase Keempat (Jangka Panjang, 2005~):
Tahap Partisipasi

• Interaksi G2B DAN G2C 
• Kemitraan G2G
• Bisnis dan transaksi
• Perubahan hubungan (G2C, G2B, G2G, G2E) 
• Koordinasi kegiatan e-Government

Fase Kelima (Jangka Panjang, 2005~):
Tahap Transformasi

• Penerapan praktik GOL 
• Pengukuran kinerja / akuntabilitas 
• Proses GOL baru dan penawaran layanan 
• Ulasan kebijakan GOL

TAHAPAN LAYANAN E-GOVERNMENT

Faktor Kunci Implementasi e-Government

• Infrastruktur Jaringan
• Penetrasi Komputer
• Penetrasi Internet
• Peraturan Perundang-undangan
• Organisasi, Sistem Manajemen, dan Prosedur Kerja
• Sistem Aplikasi
• Sumber Daya Manusia TIK
• E-Leadership
• Strategi TIK
• Dana/Anggaran
• Manajemen Perubahan

Kondisi Kesiapan Infrastruktur e-Government di Indosesia

Pengembangan Aplikasi e-Government:

Penetapan Blueprint Aplikasi e-Government

SEBAGAI PEDOMAN BAGI SELURUH INSTANSI (PUSAT DAN DAERAH)

DALAM MENGEMBANGKAN LAYANAN PUBLIK SECARA ELEKTRONIK

MENGURANGI DUPLIKASI PENGEMBANGAN APLIKASI E-GOVERNMENT

MENGARAH KE INTEROPERABILITAS ANTAR INSTANSI

Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan di Pemda
Pelayanan:

• Kependudukan
• Perpajakan dan retribusi
• Pendaftaran dan perijian
• Bisnis dan investasi
• Pengaduan masyarakat
• Publikasi info umum & kepemerintahan

Administrasi & managenen:

• Surat elektronik
• Sistem dokumen elektronik
• Sistem pendukung keputusan
• Kolaborasi & koordinasi
• Manajemen pelaporan pemerintahan

Legislasi:

• Sistem administrasi DPRD
• Sistem PEMILU daerah
• Katalog hukum, peraturan, dan perundangan

Pembangunan:

• SIM data pembangunan
• Perencanaan pembangunan daerah
• Sistem pengadaan barang dan jasa
• Pengelolaan dan pengawasan proyek
• Sistem evaluasi dan informasi hasil pembangunan

Keuangan:

• Sistem anggaran
• Sistem kas dan perbendaharaan
• Sistem akuntansi daerah

Kepegawaian:

• Pengadaan PNS
• Sistem absensi dan penggajian
• Sistem penilaian kinerja PNS
• Sistem pendidikan dan latihan

Kepemerintahan:

• Pengelolaan barang daerah
• Katalog barang daerah
• Pengelolaan pendapatan daerah
• Pengelolaan perusahaan daerah

Kewilayahan:

• Tata ruang dan lingkungan hidup
• Potensi daerah
• Kehutanan
• Pertanian, peternakan, dan perkebunan
• Perikanan dan kelautan
• Pertambangan dan energi
• Pariwisata
• IKM

Kemasyarakatan:

• Kesehatan
• Pendidikan
• Ketenagakerjaan
• Industri dan perdagangan
• Jaring pengaman sosial
• Sistem dokumen elektronik

Berikut aplikasi e-Government yang telah dikebangkan:

• e-Procurement: Sistem aplikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
• e-Announcement: Sistem aplikasi pengumuman barang dan jasa pemerintahan
• Intra Governmental Access to Shared Information System (IGASIS)
• DLL

Kesiapan e-Government di Indonesia:

Peraturan Perundang-undangan

• RUU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, dalam pembahasan dengan DPR dan Rancangan Peraturan Pemerintah pendukungnya.
• RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi
• Inpres No 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
• Rancangan PerPres tentang e-Procurement

 SDM TIK

• Hasil survey Konsultan Bank Dunia tahun 2003, menunjukkan 15% PNS mampu mengoperasikan komputer.
• Peningkatan Program OSOL dari tahun 2005 sd 2009, diharapkan meningkatkan e-literasi.
• Program-program Diklat TIK diselenggarakan oleh berbagai instansi Pemerintah.

e-Leadership

• Pembentukan Gugus Tugas Tingkat Tinggi di bidang Telematika yang diketuai Presiden.
• Penyiapan konsep Government CIO.

Kesiapan Instansi Pemerintah

• 564 Nama Domain go.id terdaftar
• 399 Situs Web Instansi Pemerintah telah dibangun, 69 Pemerintah Pusat dan 330 Pemerintah Daerah.
• 198 Situs Web Pemerintah Daerah dikelola secara aktif.
• Beberapa Pemda mulai menyelenggarakan layanan publik melalui internet, seperti download dokumen-dokumen (perijinan, pendaftaran, dll) yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha.
• Beberapa contoh Pemda yang dinilai cukup maju antara lain Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab. Kutai Timur, Pemkab. Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, Pemkab Malang, dll. Apresiasi secara khusus perlu diberikan kepada Pemkot Surabaya, yang telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) pada tahun 2004.

Hambatan Dalam Manajemen Perubahan

• Perubahan Itu Bukan Datang Dari Diri Orang Tersebut.
• Gangguan terhadap Rutin
• Perubahan Menimbulkan Ketakutan-Ketakutan Terhadap Sesuatu yang Baru
• Tujuan Perubahan Tidak Ada atau Kurang Jelas       
• Perubahan Menimbulkan Rasa Takut Kegagalan
• Pengorbanan Yang Diberikan Terlalu Besar
• Sudah  Sangat Puas Dengan Kondisi Sekarang
• Pikiran-pikiran Negatif
• Para Pengikut Tak Punya Respek Pada Pimpinannya
• Kecemasan Seorang Atasan
• Perubahan Bisa Berarti Kehilangan Sesuatu
• Perubahan Menuntut Tambahan Komitmen
• Berpikir Sempit
• Terperangkap Tradisi       

Regulasi yang Konvergentif

• Tekanan terhadap konvergensi regulasi, disebabkan karena terdapat kekuatan inter-relasi antara perundang-undangan; restrukturisasi pengaturan; konsolidasi pasar; konvergensi teknologi dan industri.
• Perusahaan-perusahaan telekomunikasi ingin menjadi lembaga penyiaran (broadcasters) sementara lembaga penyiaran semakin bergerak menuju e-commerce, dan ISP menawarkan layanan saluran televisi, sehingga terjadi konvergensi layanan.
• Regulasi tidak dapat lagi menetapkan batas-batas atau sekat-sekat yang pasti antara industri telekomunikasi, penyiaran, aplikasi dan konten.

Tantangan Regulator Ke Depan

• Membuat kerangka pengaturan, regulasi yang optimal, yang dapat menstimulasi dan mendorong pertumbuhan sektor industri TIK (telekomunikasi, penyiaran, aplikasi dan konten) secara sehat.
• Melindungi masyarakat (konsumen, pengguna jasa).

The Future of Telcos

• Komputasi di mana dan kapan saja
• Intelegensia Sekitar
• Produk yang berpikir

Ciri-ciri:

• Miniaturisasi
• Koneksi
• Ubiquity
• Context Sensitivity
• Jaringan Pribadi

IGOS (Indonesia Go Open Source)

Making Globalisation Work for the Poor
By Kofi A. Annan – United Nations Secretary General:

"That is especially true of information  technology, which does not require vast amounts of hardware or financial capital, or even energy. (It is also relatively clean.) What it does require is brain power - the one commodity that is equally distributed among the world's peoples. So for a relatively small investment - mainly an investment in basic education, for girls and boys alike - we can bring all kinds of knowledge within reach of poor people, and enable poor countries to "leapfrog" some of the long and painful stages of development that others had to go through."

"Itu terutama berlaku untuk teknologi informasi, yang tidak membutuhkan sejumlah besar perangkat keras atau modal keuangan, atau bahkan energi. (Ini juga relatif bersih.) Yang dibutuhkan adalah kekuatan otak - satu komoditas yang didistribusikan secara merata di antara masyarakat dunia. Jadi untuk investasi yang relatif kecil - terutama investasi dalam pendidikan dasar, untuk anak perempuan dan anak laki-laki - kita dapat membawa semua jenis pengetahuan dalam jangkauan orang miskin, dan memungkinkan negara-negara miskin untuk "melompati" beberapa tahapan pembangunan yang panjang dan menyakitkan yang harus dilalui orang lain."

Sumber: Penerapan dan Pemanfaatan e-Government Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia